SUARARAKYATSUARATUHAN.COM,DELI SERDANG – Pelayanan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Deli Serdang menuai keluhan masyarakat. Seorang warga mengaku kecewa setelah mengalami proses pengambilan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditahan akibat penindakan tilang di kawasan RS Maharani, Tanjung Morawa, yang dinilai berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian.
Persoalan bermula ketika masyarakat mendatangi Unit Lantas Tanjung Morawa dengan maksud mengambil STNK yang ditahan petugas sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran denda tilang melalui BRIVA.
Namun, bukannya mendapatkan penyelesaian di tempat, masyarakat justru diarahkan untuk datang langsung ke Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam.
Menurut keterangan masyarakat, saat mendatangi Unit Lantas Tanjung Morawa, dirinya bertemu dengan petugas piket bernama Faisal. Kepada petugas tersebut, masyarakat menjelaskan bahwa penindakan tilang di lapangan dilakukan oleh seorang personel bernama Tobing.
Akan tetapi, Faisal menyarankan agar pengambilan STNK dilakukan langsung ke Polresta Deli Serdang.
Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat juga mengaku telah mengomunikasikan persoalan tersebut kepada Kanit Lantas Tanjung Morawa yang disebut bernama Daeng. Namun, arahan yang diterima tetap sama, yakni harus datang ke Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam.
Padahal, masyarakat mengaku telah berniat menyelesaikan pembayaran denda tilang melalui BRIVA di Unit Lantas Tanjung Morawa agar persoalan dapat segera diselesaikan tanpa harus menempuh perjalanan tambahan.
TIGA JAM MENUNGGU DI LUBUK PAKAM, STNK TERNYATA MASIH DI TANJUNG MORAWA
Kekecewaan semakin memuncak ketika masyarakat tiba di Polresta Deli Serdang. Setelah menempuh perjalanan dari Tanjung Morawa, masyarakat justru harus menunggu hingga sekitar tiga jam untuk mendapatkan kepastian.
Setelah diarahkan menuju bagian pelayanan tilang, masyarakat akhirnya melakukan pembayaran BRIVA di Polresta Deli Serdang.
Namun, muncul fakta yang mengejutkan. STNK yang hendak diambil ternyata tidak berada di Polresta Deli Serdang, melainkan masih berada di Unit Lantas Tanjung Morawa.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa masyarakat harus diarahkan ke Lubuk Pakam apabila dokumen yang hendak diambil ternyata masih berada di Tanjung Morawa?
Setelah menunggu cukup lama, STNK tersebut akhirnya diantarkan oleh personel Lantas lainnya, bukan oleh petugas yang bersangkutan dalam proses penindakan tilang.
Peristiwa ini menimbulkan kesan bahwa masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang efektif, cepat, dan memberikan kepastian.
TOBING YANG MENILANG, NAMA DAENG TERCANTUM DALAM SURAT TILANG, ADA APA?
Bukan hanya persoalan pelayanan yang berbelit-belit, masyarakat juga mempertanyakan adanya perbedaan nama petugas dalam proses penindakan tilang tersebut.
Berdasarkan keterangan masyarakat, personel yang melakukan penindakan di lapangan diketahui bernama Tobing. Namun, ketika melihat surat tilang, nama yang tercantum justru Daeng, yang disebut sebagai Kanit Lantas Tanjung Morawa.
Perbedaan nama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme administrasi penindakan tilang di Unit Lantas Tanjung Morawa.
Apakah pencantuman nama Daeng dalam surat tilang berkaitan dengan tanggung jawab administratif atau mekanisme penugasan internal? Mengapa nama petugas yang melakukan penindakan berbeda dengan nama yang tercantum dalam dokumen tilang?
Perbedaan nama tersebut tentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran prosedur. Namun, transparansi mengenai identitas petugas dan administrasi penindakan merupakan hal penting dalam pelayanan kepolisian.
SURAT TILANG TIDAK MENCANTUMKAN BRIVA, MASYARAKAT PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAYARAN
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah dokumen tilang yang diterima masyarakat saat penindakan berlangsung.
Menurut keterangan masyarakat, pada surat tilang yang diberikan petugas tidak tercantum informasi BRIVA untuk pembayaran denda secara langsung.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pembayaran denda tilang yang seharusnya diketahui masyarakat sejak awal penindakan.
Mengapa informasi pembayaran melalui BRIVA tidak tercantum dalam surat tilang yang diterima? Apakah masyarakat harus terlebih dahulu mendatangi kantor kepolisian untuk memperoleh informasi pembayaran?
Padahal, transparansi mengenai prosedur pembayaran merupakan bagian penting agar masyarakat memahami kewajiban dan tahapan penyelesaian perkara tilang.
Satlantas Polresta Deli Serdang diharapkan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran, kelengkapan informasi dalam surat tilang, serta prosedur pengambilan STNK yang ditahan.
PELAYANAN PUBLIK JANGAN SAMPAI MEMBUAT MASYARAKAT MERASA DIPINGPONG
Masyarakat tentu memahami bahwa setiap pelanggaran lalu lintas memiliki konsekuensi hukum dan kewajiban pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan seharusnya diimbangi dengan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan tidak mempersulit urusan administrasi.
Jika benar dokumen masih berada di Unit Lantas Tanjung Morawa, mengapa masyarakat harus menempuh perjalanan ke Lubuk Pakam dan menunggu hingga berjam-jam?
Apakah tidak ada koordinasi antara petugas Unit Lantas Tanjung Morawa dengan bagian pelayanan tilang di Polresta Deli Serdang?
Jangan sampai masyarakat yang sudah berniat menyelesaikan kewajibannya justru dibuat kebingungan akibat koordinasi internal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
KAPOLRESTA DELI SERDANG DIMINTA EVALUASI, PROPAM PERLU MENARUH PERHATIAN
Atas kejadian tersebut, Kapolresta Deli Serdang diharapkan turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelayanan Unit Lantas Tanjung Morawa maupun bagian pelayanan tilang di tingkat Polresta.
Pengawasan internal juga perlu dilakukan untuk memastikan apakah prosedur pelayanan pengambilan barang bukti tilang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sebab, pelayanan kepolisian bukan semata-mata soal penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga bagaimana memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Slogan Polri Presisi dan semangat Polri bersama masyarakat seharusnya tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari, bukan sekadar menjadi slogan.
ADA APA DENGAN PELAYANAN LANTAS POLRESTA DELI SERDANG?
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Jangan sampai pengalaman seperti ini membuat kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian semakin menurun.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak Unit Lantas Tanjung Morawa maupun Satlantas Polresta Deli Serdang terkait alasan masyarakat diarahkan ke Lubuk Pakam, sementara STNK yang hendak diambil ternyata masih berada di Tanjung Morawa.
Pihak kepolisian juga diharapkan menjelaskan perbedaan nama petugas Tobing yang disebut melakukan penindakan dengan nama Daeng yang tercantum dalam surat tilang, serta tidak tercantumnya informasi BRIVA pada surat tilang yang diterima masyarakat. ( WS )


